Blog

Melihat Lebih Dekat Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Pengadaan untuk Kemudahan Proses Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah hal yang penting bagi pelayanan masyarakat secara umum. Jika hal ini berjalan baik, pembangunan dan service yang diberikan pada masyarakat juga akan optimal. Semua tingkat daerah mulai dari kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi tentu ingin hal ini tercapai. Karena itu, hal pengadaan ini tidak bisa sembarangan.

Untuk membuat birokrasi dan prosesnya jelas, pemerintah sebelumnya telah menetapkan aturan Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan ini sudah beberapa kali mendapatkan perubahan karena pengaruh perubahan budaya dan teknologi. Seperti yang Anda tahu bahwa dengan adanya perkembangan internet distribusi ini makin mudah diawasi dan di pantau, tapi untuk membuatnya tetap efektif peraturan juga harus mengikutinya.

Sebelumnya pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015, masih terlihat banyak kekurangan. Dalam aturan tersebut, hal yang masih tidak jelas adalah aturan mengenai kasus jika kebutuhan pemerintah atas barang dan jasa terus bertambah. Selain itu, integrasi aturan masih belum sesuai dengan perkembangan era saat ini.

Untuk memperbaiki hal tersebut pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini memiliki banyak perubahan yang dinilai baik. Untuk dapat lebih paham, mari melihat bahasan singkat tentang beberapa poin penting yang berubah dari versi Perpres nomor 54 Tahun 2010.

Berubah Menjadi Lebih Sederhana

Hal yang paling jelas terlihat adalah perbedaan isi. Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010 memiliki 19 Bab yang terdiri dari 139 Pasal. Untuk versi yang paling baru, yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 memiliki 15 Bab yang terdiri dari 98 Pasal. Dalam Perpres yang baru ini, beberapa detail yang bersifat prosedural dihilangkan dan dipindah dalam peraturan Ketua LKPP serta Peraturan Kementerian Sektoral. Hal ini membuat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mudah diikuti dan lebih terasa fokus.

Perubahan Agen Pengadaan

Dalam Perpres yang baru tentang peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membahas Agen Pengadaan sebagai perorangan, Badan Usaha ataupun UKPBJ (ULP). Pihak agen ini bisa mengerjakan sebagian ataupun seluruh proses pengadaan asalkan dipercaya oleh K/L/D/I.

Jika pihak agen adalah UKPBJ K/L/D/I, proses akan dilakukan dengan swakelola. Sedangkan jika dilakukan oleh agen perorangan maupun Badan Usaha, hal ini perlu proses pemilihan. Agen – agen ini diperuntukan bagi satker yang tidak memiliki personil dengan skill yang memadai ataupun karena pengadaan bersifat terlalu kompleks.

Perubahan Istilah

Perubahan istilah dalam peraturan pengadaan baru di Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ditujukan agar lebih familiar dan mudah digunakan. Beberapa istilah yang diubah ini antara lain adalah ULP menjadi UKPBJ, lelang menjadi tender, dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD.

Jenis Kontrak

Dalam peraturan yang baru, jenis kontrak yang ada didalamnya dibuat lebih sederhana menjadi dua jenis. Jenis pertama yang melibatkan barang, konstruksi dan jasa lainnya akan menggunakan kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi dan kontrak payung. Untuk yang meliputi konsultasi akan menggunakan kontrak keluaran, waktu penugasan dan kontrak payung.

Batas Pengadaan Langsung

Batas pengadaan yang berubah dalam aturan baru hanya menyentuh jasa konsultasi. Biaya yang sebelumnya hanya 50 juta Rupiah sekarang berubah menjadi 100 juta Rupiah. Untuk biaya pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya, harga tetap di 200 juta Rupiah.

Perubahan yang dibahas di atas tentu hanya sebagian dan singkat. Jika Anda perlu bahasan lebih detail dan menyeluruh tentang peraturan pengadaan baru ini, Anda bisa belajar dari Bimtek Pengadaan dari bimteknasional.id. Jika menggunakan jasa website ini, Anda dipastikan mendapatkan narasumber ahli dan terpercaya serta pelaksanaan bimtek yang sesuai dengan aturan berlaku.

Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)

P3 Sriwijaya telah menyelenggarakan pelatihan, bimtek, dan training bagi pemerintahan, BUMN, dan swasta dengan pengalaman lebih dari 10 tahun yang telah terdaftar secara resmi sebagai lembaga pelatihan yang akuntabel dan terpercaya untuk meningkatkan kapasitas SDM di organisasi Anda.

Kami menyediakan berbagai bimtek pengadaan dengan berbagai topik untuk menunjang peningkatan SDM demi tercapainya tujuan dari organisasi Anda dengan topik yang terdiri:

1. Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Perpres 16 Tahun 2018
2. Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Bimtek Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Bimtek Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Bimtek Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah
6. Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
7. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola
8. Bimtek Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
9. Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI
10. Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
11. Bimtek Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
12. Bimtek Khusus Topik Pengadaan Barang dan Jasa

Butuh Informasi Terbaru Bimtek dan Konsultasi Bimtek sesuai Kebutuhan? Silakan klik dan chat WA di bawah ini.

5/5 - (1 vote)
1,037 Views

No Comments

Leave a Reply

Butuh Bantuan? Chat WA