Blog

Definisi, Tujuan, dan Manfaat Diklat Pemerintah untuk ASN

Diklat Pemerintah untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Instansi

Diklat pemerintah – memulai karir di tempat yang baru, tentunya individu perlu mendapatkan pelatihan khusus. Tidak hanya mereka yang baru, namun bagi mereka yang menghadapi obyek pekerjaan yang baru yang asing dan perlu pengenalan pun membutuhkan pelatihan. Dalam bahasa instansi, kita mengenal workshop, bimtek dan diklat. Diklat adalah kepanjangan dari pendidikan dan latihan. Obyek diklat pun bermacam-macam, tergantung instansi yang menjadi sasaran diklat,  baik itu negeri, maupun swasta, atau dari divisi apa. Pada kesempatan kali ini, kita akan ulas lebih rinci lagi mengenai apa definisi, tujuan dan manfaat diklat pemerintah.

Definisi Diklat Pemerintah

Diklat merupakan kepanjangan dari pendidikan dan latihan. Jadi, fokus pembahasan pada diklat ada dua, yaitu fokus pada pendidikan yang fungsinya adalah untuk menambah wawasan yang sifatnya lebih teoritis, dan pelatihan yang sifatnya praktis, spesifik dan segara. Baik pendidikan maupun pelatihan keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu agar siapa saja yang mengikuti diklat tersebut baik dari instansi negeri maupun swasta pada akhirnya memiliki kompetensi yang mumpuni dan bisa diaplikasikan saat kembali bekerja di instansi masing-masing. Harapannya, setiap individu dari instansi pemerintah yang mengikuti diklat, nantinya memiliki pengetahuan, kapasitas, dan pemahaman yang mumpuni mengenai keseluruhan aspek yang ada di tempat kerjanya itu. Adanya diklat, selanjutnya diharapkan agar SDM lebih terpicu untuk meningkatkan skill yang dimiliki untuk mencapai tujuan dari instansi tersebut.

Manfaat dan Tujuan Diklat

Kembali  ke definisi sebelumnya bahwa diklat adalah gabungan dari dua kata, yaitu pendidikan dan pelatihan. Adapun makna pendidikan secara garis besar adalah usaha yang terprogram untuk membangun suasana belajar yang kondusif yang harapannya nantinya siapa saja yang ikut serta dalam diklat tersebut memiliki beberapa aspek menguntungkan dalam diri yang termasuk diantaranya adalah spiritualitas yang kuat, pengendalian diri yang bagus, kecerdasan yang mumpuni, kepribadian yang elegan, dan bertingkah laku yang baik.

Adapun makna dari pelatihan secara garis besar adalah bagian dari pendidikan. Dilihat dari lingkupnya, pelatihan tentu lebih spesifik dan sifatnya praktis dan segera dilakukan. Maksud dari spesifik adalah berhubungan secara langsung dengan bidang khusus yang digeluti, praktis berarti berupa langkah real, sedangkan segera terkait dengan penerapan konsep yang harus secepatnya dilakukan demi perbaikan instansi.

Gambaran diklat seperti yang tersebut di atas bermuara pada tujuan yang ingin didapat selama diklat. Apa saja tujuan diklat pemerintah itu? tersurat dalam PP no. 101 th. 2000 tentang Diklat pasal 2 dan 3. Yang isinya secara singkat adalah sebagai berikut ini:

  • Meningkatkan wawasan, skill dan etika agar dapat melaksanakan tugas berdasarkan pada etika pegawai yang dibutuhkan oleh instansi masing-masing;
  • Mampu melahirkan aparatur negara yang inovatif, dan sebagai pemersatu nusa dan bangsa;
  • Memiliki sikap dan semangat kepribadian yang orientasinya adalah pada melayani, mengayomi dan memberdayakan masyarakat;
  • Menciptakan visi yang selaras antara masing-masing individu dan adanya dinamika pola pikir dalam bekerja agar tercipta pemerintahan yang lebih baik.

Diklat pemerintah tentu sangat diperlukan untuk meningkatkan wawasan, dan keterampilan pegawai. Diklat dilakukan secara periodik dimana informasi selengkapnya bisa Anda akses hanya di bimteknasional.id yang menyediakan informasi lengkap seputar jadwal diklat pemerintah dan informasi lengkap seputar diklat. Dengan diklat, harapannya setiap individu siap untuk memberikan kontribusi terbaiknya pada instansi masing-masing tempatnya bekerja.

P3 Sriwijaya telah menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan training bagi pemerintahan, BUMN, dan swasta dengan pengalaman lebih dari 10 tahun yang telah terdaftar secara resmi sebagai lembaga pelatihan yang akuntabel dan terpercaya untuk meningkatkan kapasitas SDM di organisasi Anda.

Kami menyediakan berbagai diklat pemerintah dengan berbagai topik untuk menunjang peningkatan SDM demi tercapainya tujuan dari organisasi Anda dengan topik yang terdiri:

1. Bimtek Sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Bimtek Penyusunan APBD 2019 Berdasarkan Permendagri No. 38 Tahun 2018
3. Bimtek Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
4. Bimtek Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
5. Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK, dan Bendahara
6. Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
7. Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
8. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
9. Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
10. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
11. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
12. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
13. Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
14. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
15. Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
16. Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
17. Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008
18. Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
19. Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
20. Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
21. Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
22. Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
23. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
24. Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
25. Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
26. Bimtek Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
27. Bimtek Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
28. Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
29. Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
30. Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Butuh Informasi Terbaru Bimtek dan Konsultasi Bimtek sesuai Kebutuhan? Silakan klik dan chat WA di bawah ini.

765 Views

No Comments

Leave a Reply

Butuh Bantuan? Chat WA